Jakarta – Memanasnya hubungan Indonesia dengan
Malaysia, mendapat reaksi semua pihak di Tanah Air. Para pedagang pasar
yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
mendesak perlu adanya boikot produk Malaysia di Indonesia sebagai upaya
memberikan 'pelajaran' bagi pemerintah Malaysia.
“Kalau kita memang diledek-ledek, kenapa kita harus takut melakukan
boikot produk Malaysia, jangan takut lah,” kata Sekjen APPSI Ngadiran
saat dihubungi detikFinance, Senin (30/8/2010).
Ngadiran menjelaskan selama ini entitas bisnis maupun produk
Malaysia di Indonesia bisa ditemui melalui produk-produk konsumer
seperti makanan minuman, elektronik, operator seluler, produk perbankan
dan lain-lain.
Menurut Ngadiran, dengan adanya upaya boikot, bukan hanya untuk
memberikan shock bagi pemerintah Malaysia , namun bisa menjadi sarana
yang bisa membuat Indonesia bisa mandiri.
Selama ini kata dia, ketergantungan masyarakat perbatasan Indonesia
dengan produk Malaysia sangat tinggi, padahal produk-produk itu pun
statusnya ilegal.
“Boikot wajib dilakukan, nggak usah takut. Supaya kita cepat mandiri,” katanya.
Meski ia mengakui posisi tawar Indonesia lemah dari sisi adanya 2
juta tenaga kerja di Indonesia di Malaysia. Namun ia berharap jika
memang perlu, penarikan kembali TKI ke Tanah Air bisa saja dilakukan.
Ia menegaskan Presiden SBY harus menyikapi masalah ini secara
serius. Bahkan dengan ekstrim, Ngadiran berpendapat jika dubes dan Menlu
Indonesia yang saat ini bertugas begitu lemah, jika perlu dicopot.
“Saya sudah lama gemes, sejak kasus Ambalat lalu,” katanya.
Seperti diketahui sikap pemerintah Malaysia terkesan arogan dari
pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah Malaysia. Seperti Menlu
Malaysia yang secara terang-terangan tak akan meminta maaf kepada
Indonesia terkait kasus penangkapan 3 pegawai kelautan Indonesia dan 7
nelayan Malaysia.
Bahkan akhir pekan lalu PM Najib menyampaikan beberapa pernyataan
yang cukup kontroversial seperti reaksi pernyataan dari surat Presiden
SBY yang belum sempat dibaca, namun sudah dikomentari Najib.
“Saya yakin Presiden Indonesia menyampaikan kekecewaannya atas
situasi yang berkembang dan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi
seharusnya tidak dikaitkan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah
Indonesia sadar ada 2 juta warganya yang bekerja di Malaysia dan ada
investasi besar oleh perusahaan-perusahaan Malaysia (di Indonesia),” komentar PM Najib.
Hal ini dikatakan Najib pada Sabtu kemarin seperti dilansir media Malaysia, The Star, Minggu (29/8/2010).
(hen/dro)
